Mataram – Dalam upaya mengatasi dampak signifikan dari penghapusan tenaga honorer secara nasional, Fraksi Partai Demokrat di DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat mengajukan sebuah inisiatif yang menarik, yaitu pembentukan skema khusus yang dikenal dengan nama “Tenaga Layanan Publik Daerah” (TLPD). Usulan ini disampaikan dalam pandangan umum mengenai perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025, yang dibacakan oleh Syamsul Fikri AR dalam rapat paripurna DPRD NTB pada hari Senin, 23 September 2025.

Fraksi Demokrat mengungkapkan keprihatinan mereka terhadap ribuan tenaga honorer yang bekerja di berbagai instansi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yang tidak terlibat dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan juga tidak terakomodasi dalam skema tenaga paruh waktu. Banyak dari mereka yang telah mengabdikan diri selama bertahun-tahun kini menghadapi ketidakpastian mengenai masa depan mereka, berisiko menjadi bagian dari kelompok pengangguran terbuka.

Dalam usulan TLPD tersebut, Fraksi Demokrat menekankan pentingnya adanya sebuah regulasi daerah, baik berupa Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Gubernur, yang dapat melegalkan keberadaan tenaga kerja non-ASN dengan kontrak daerah. Sistem kerja ini akan berbasis paruh waktu sesuai dengan kebutuhan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dengan demikian, TLPD diharapkan dapat menjadi jembatan yang menghubungkan tenaga honorer dengan proses rekrutmen formal untuk PPPK atau CPNS di masa mendatang, dengan gaji yang akan bersumber dari pos belanja pegawai dalam APBD.

Lebih jauh lagi, Fraksi Demokrat juga mengusulkan agar dibuat sebuah database terpadu yang mencakup semua honorer daerah berdasarkan kinerja dan masa pengabdian. Database ini akan memprioritaskan honorer yang telah mengabdi lebih dari lima tahun, memiliki kompetensi yang dibutuhkan, dan berfungsi sebagai dasar dalam kebijakan rekrutmen di masa depan.

Selain itu, mereka mendorong adanya alokasi anggaran untuk program konversi profesi bagi honorer yang tidak dapat diserap dalam sektor publik. Program ini dirancang untuk memberikan pelatihan reskilling dan upskilling melalui kolaborasi dengan Balai Latihan Kerja, Dinas Ketenagakerjaan, serta lembaga pelatihan mitra swasta, dengan fokus pada pengembangan kewirausahaan, ekonomi kreatif, pertanian modern, digital marketing, dan teknologi informasi.

Sebagai langkah tambahan, Fraksi Demokrat juga merekomendasikan pemberian insentif produktif atau subsidi transisi bagi tenaga honorer yang terdampak selama periode enam hingga dua belas bulan. Tujuan dari langkah ini adalah untuk mencegah terjadinya kemiskinan mendadak, sekaligus memberikan waktu bagi mereka untuk mencari solusi yang lebih permanen.

Fraksi Demokrat menegaskan pentingnya sinergi antara DPRD dan Pemerintah Provinsi dalam menyuarakan aspirasi masyarakat Nusa Tenggara Barat kepada Pemerintah Pusat, agar formasi PPPK ditambah secara signifikan, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan. Mereka juga meminta agar daerah dengan jumlah tenaga honorer yang tinggi, seperti NTB, diberikan afirmasi khusus dari pemerintah pusat.

Dalam penutup, Fraksi Demokrat mengingatkan bahwa penghapusan tenaga honorer dapat berpotensi menciptakan ledakan pengangguran baru, kehilangan sumber daya manusia yang berpengalaman, serta meningkatkan kegelisahan sosial dan menurunkan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, langkah-langkah yang konkrit dan komprehensif melalui kebijakan afirmatif dan adaptif sangat diperlukan untuk mencegah potensi krisis sosial dan pengangguran terbuka yang lebih luas.