JAKARTA — Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan telah menggelar Rapat Pimpinan (Rapim) Tahun 2025 pada Senin, 5 Januari 2026, yang bertujuan untuk mengevaluasi kinerja serta merumuskan kebijakan strategis menuju tahun 2026. Rapat ini menjadi momen penting dalam proses refleksi dan konsolidasi kelembagaan setelah pembentukan Kemenko Infra, yang berfokus pada penguatan koordinasi antar kementerian dan lembaga teknis. Hal ini diharapkan dapat memastikan bahwa kebijakan infrastruktur dan pembangunan wilayah sejalan dengan agenda nasional serta arahan dari Presiden.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, membuka rapat dengan menyampaikan berita baik mengenai angka kecelakaan lalu lintas selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026 yang menunjukkan penurunan sekitar 27 persen. Penurunan ini merupakan hasil dari kerjasama lintas sektor yang efektif, dan Menko AHY menekankan pentingnya untuk terus meningkatkan upaya tersebut. Pengalaman dan praktik terbaik yang diperoleh harus dijadikan bahan evaluasi untuk persiapan mudik Lebaran yang akan datang.

Dalam paparan selanjutnya, Menko AHY menegaskan bahwa sepanjang tahun 2025, Kemenko Infra berperan sebagai penghubung dalam kebijakan dan penyelesaian hambatan antar sektor. Ini termasuk dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, pembangunan infrastruktur dasar, serta pemerataan pembangunan di berbagai wilayah. Menurutnya, tantangan utama pembangunan tidak hanya terletak pada keterbatasan sumber daya, tetapi juga pada sinkronisasi kebijakan, kecepatan pengambilan keputusan, dan efektivitas pelaksanaan di lapangan. Oleh karena itu, peran koordinasi Kemenko harus terus diperkuat agar kementerian dan lembaga teknis dapat bekerja lebih terarah dan saling mendukung.

Menko AHY juga menggarisbawahi pentingnya pembangunan kawasan yang tidak hanya berfokus pada keseragaman, tetapi harus memerhatikan karakter, keunikan, dan inisiatif masyarakat setempat. Penguatan kawasan, termasuk daerah pegunungan, perdesaan, dan kampung, harus dilihat sebagai satu kesatuan yang terintegrasi dengan strategi penataan ruang, pelestarian lingkungan, dan pengembangan pariwisata berbasis komunitas. Ia menekankan bahwa pembangunan kawasan harus tetap menjaga identitas dan keaslian daerah, karena kekuatan sejati terletak pada desa, kampung, dan komunitas yang memiliki ciri khas serta inisiatif lokal. Dengan dukungan pemerintah, kawasan-kawasan ini berpotensi menjadi destinasi menarik yang nyaman dan bernilai ekonomi.

Menko AHY juga menekankan bahwa pendekatan pembangunan tidak selalu harus mahal atau berskala besar. Yang terpenting adalah memberikan contoh nyata melalui proyek percontohan yang berbasis kreativitas lokal dan partisipasi masyarakat, sehingga dapat direplikasi di tempat lain. Ia menekankan pentingnya fokus pada kawasan yang tertata dengan baik, dilindungi lingkungan, dan dihidupkan kembali sebagai destinasi wisata. Pemerintah hadir sebagai fasilitator yang memperkuat kolaborasi di antara berbagai pihak.

Dalam konteks agenda nasional, Menko AHY menekankan bahwa tahun 2026 akan menjadi fase penguatan eksekusi dan transformasi kebijakan. Kemenko Infra diarahkan untuk memastikan semua program kementerian dan lembaga teknis berjalan sesuai dengan prioritas Presiden. Peran Kemenko bukanlah untuk mengambil alih tugas teknis, melainkan untuk memastikan bahwa kebijakan terkoordinasi dengan baik, hambatan lintas sektor teratasi, dan target nasional tercapai.

Pada rapat awal tahun ini, Menko AHY meminta agar jajaran kementerian menindaklanjuti hasil rapat koordinasi yang telah disetujui oleh Presiden Prabowo. Beberapa fokus utama termasuk percepatan rekonstruksi infrastruktur seperti jalan dan jembatan, pembangunan perumahan, pemenuhan air bersih sebagai prioritas kesehatan masyarakat, serta penataan ruang yang aman dan berkelanjutan.

Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Ayodhia G. L. Kalake, menambahkan bahwa Sekretariat Kemenko akan terus menjaga stabilitas dan efektivitas organisasi di tengah dinamika kebijakan dan penyesuaian anggaran nasional. Ia menegaskan bahwa sepanjang tahun 2025, Sekretariat Kemenko berfokus pada memastikan fungsi manajerial dan tata kelola berjalan dengan efektif, akuntabel, serta adaptif. Efisiensi anggaran tidak boleh mengurangi kualitas dukungan terhadap koordinasi kebijakan.

Dalam bidang perencanaan dan penganggaran, Sekretariat Kemenko berhasil menjaga penyerapan anggaran tetap optimal dan memperkuat sinkronisasi lintas unit agar sejalan dengan arah pembangunan nasional. Transformasi digital, penguatan sumber daya manusia, serta administrasi keuangan dan aset yang tertib menjadi fondasi peningkatan kinerja organisasi.

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang, Nazib Faizal, menekankan pentingnya peran Kemenko Infra sebagai penghubung kebijakan lintas wilayah dan sektor. Ia mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur harus tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga pada pemerataan wilayah dan keadilan agraria.

Menutup arahannya, Menko AHY mengajak seluruh jajaran untuk terus menjaga soliditas dalam bekerja demi memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Ia menekankan pentingnya kolaborasi dan kerja sama antar kementerian untuk mencapai tujuan bersama.

Secara keseluruhan, Rapim Kemenko Infra 2025 menegaskan komitmen untuk memperkuat tata kelola, konsolidasi kebijakan, serta sinergi antara pusat dan daerah. Memasuki tahun 2026, Kemenko Infra diharapkan dapat bertransformasi menuju kebijakan yang lebih sistemik, berorientasi pada eksekusi, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, sejalan dengan program nasional dan arahan Presiden.

Rapim ini dihadiri oleh jajaran Staf Khusus, Staf Ahli, dan Tenaga Ahli Menteri, yang menunjukkan keseriusan dan komitmen dalam menghadapi tantangan ke depan.